Saumlaki Three Fakta News -Gelombang demonstrasi ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Keadilan Rakyat Tanimbar di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (2/7/2026), memantik reaksi keras dari Pemuda Maluku.
Aksi yang menuntut penghentian dugaan pengalihan tanah adat menjadi kawasan hutan negara itu dinilai salah sasaran dan sarat ditunggangi kepentingan elite tertentu.
Pendiri Ormas Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya (KBMTR), Petrus Livurngorvaan, angkat bicara secara menohok. Sebagai putra daerah, ia melihat ada upaya sistematis untuk memanipulasi ketidaktahuan masyarakat terkait regulasi hukum demi menciptakan kegaduhan di ruang publik.
”Gugat Aturan, Bukan Pelaksana Teknis!”
Petrus menyayangkan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa gerakan tersebut tidak didasari oleh pemahaman hukum yang utuh mengenai tata cara pelepasan kawasan hutan negara menjadi hutan adat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan.
Karena, secara hukum, penetapan hutan adat wajib melalui proses legal formal: pengakuan masyarakat hukum adat lewat Peraturan Daerah (Perda), penetapan batas wilayah, verifikasi lapangan, hingga pelepasan resmi dari negara. Kelalaian memahami prosedur inilah yang sengaja digoreng oleh oknum tertentu.
Lebih ironis lagi, proyek strategis nasional seperti Blok Masela dan INPEX kerap dijadikan sasaran tembak utama dalam unjuk rasa ini.
”Masyarakat kita harus dicerdaskan, jangan malah disesatkan. INPEX itu hanya pelaksana teknis, bukan pembuat kebijakan atau regulasi pertukaran fungsi lahan! Menyerang mereka secara membabi buta adalah bukti nyata adanya pengalihan sasaran yang sengaja dirancang untuk bikin ribut tanpa dasar hukum yang tepat,” tegas Petrus Livurngorvaan dengan nada menggigit.
Bongkar Aktor Intelektual di Balik Layar
Di balik gelombang protes yang beruntun hingga ke wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus mencium aroma tak sedap adanya pihak yang mendanai, mengatur, dan memfasilitasi pergerakan massa dari balik layar. Ia mempertanyakan motif asli dari gerakan tersebut.
”Pertanyaan besarnya: siapa yang sesungguhnya menggerakkan dan memodali aksi ini? Apa kepentingan terselubung mereka? Apakah ini murni demi hak rakyat, atau rakyat sengaja ditumbalkan sebagai tameng demi ‘kue’ proyek dan posisi tawar politik kelompok tertentu?” cecar Pendiri Ormas KBMTR tersebut.
Desak TNI-Polri Turun Tangan Bersihkan Manipulasi
Menyikapi situasi yang kian rawan memicu konflik horizontal dan menghambat iklim investasi di Bumi Dua Nanolat, Petrus Livurngorvaan mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak represif terhadap para provokator.
Ia meminta TNI dan Kepolisian tidak tinggal diam dan segera menelusuri jejak digital maupun aliran dana para aktor intelektual di balik aksi ini untuk diproses secara hukum.
”Negara tidak boleh kalah oleh pemburu rente yang memanfaatkan nama rakyat Tanimbar demi perut mereka sendiri. Jika dibiarkan, aksi manipulatif seperti ini akan meluas dan justru merugikan hak tanah adat yang sesungguhnya.
Luruskan aturan, tangkap penggerak gelapnya!” pungkas Petrus Livurngorvaan menutup pernyataannya.
