Jakarta Three Fakta News -Ada selisih uang yang kini menjadi salah satu titik penting dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby dan dugaan pemberian uang kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Merujuk pada pemberitaan Kompas.com yang mengutip keterangan Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein pada Senin (10/8/2026), penyidik menyebut terdapat informasi mengenai uang sebesar 14.000 dolar Singapura (SGD) yang dikumpulkan dari para petani anggota koperasi unit desa (KUD) di Kuansing. Namun, uang yang kemudian disita penyidik berjumlah 12.000 SGD.
Artinya, terdapat selisih 2.000 SGD yang keberadaannya masih ditelusuri.
“Masih ditelusuri 2.000 SGD itu ada di pihak mana,” kata Ahmad Taufik Husein, sebagaimana diberitakan Kompas.com.
Bukan Sekadar Selisih Nominal
Persoalan 2.000 SGD tersebut menjadi penting karena penyidik tidak hanya menghitung uang yang ditemukan, tetapi juga sedang merekonstruksi bagaimana dana itu dikumpulkan, siapa yang menguasainya, serta bagaimana pergerakannya sebelum dan sesudah pertemuan antara Suhardiman dan Raja Juli.
KPK sebelumnya menyebut uang yang dikumpulkan dari para petani KUD mencapai 14.000 SGD. Namun, penyitaan yang dilakukan pada 8 Juli 2026 menghasilkan uang 12.000 SGD dari Ketua DPRD Kuansing Juprizal.
ANTARA melaporkan, KPK menduga Juprizal berperan dalam proses pengumpulan uang dari sekitar 914 petani anggota KUD di Kuansing. Pada pemeriksaan yang sama, penyidik juga menyita uang Rp15 juta dari Asisten I Sekretariat Daerah Kuansing Fahdiansyah. KPK menyatakan uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi hutan.
Dengan demikian, asal-usul dan tujuan setiap bagian dana masih menjadi materi penyidikan. Belum dapat disimpulkan bahwa seluruh 14.000 SGD tersebut berada dalam satu amplop yang sama atau seluruhnya telah sampai kepada Raja Juli. Bagian ini masih perlu konfirmasi lebih lanjut dari KPK.
KPK Periksa Kembali Rangkaian Pertemuan
KPK juga menaruh perhatian pada rangkaian pertemuan antara Suhardiman dan Raja Juli sebelum operasi tangkap tangan (OTT).
Sebelumnya, Raja Juli menjelaskan bahwa Suhardiman datang untuk melakukan audiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Setelah pertemuan selesai, sebuah amplop tertutup yang disebut ditinggalkan Suhardiman ditemukan di lingkungan kementerian.
Raja Juli mengatakan dirinya tidak mengetahui isi amplop tersebut dan kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya.
Menurut keterangan yang diberitakan ANTARA, amplop itu disebut dikembalikan kepada pihak Suhardiman pada 12 Juni 2026. Raja Juli kemudian melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK pada 3 Juli 2026.
Namun, perkara tersebut tidak berhenti pada klaim bahwa amplop telah dikembalikan.
Pada 17 Juli 2026, KPK menyatakan menolak laporan gratifikasi Raja Juli. Alasannya, perkara yang berkaitan dengan Suhardiman sudah berada dalam proses penanganan hukum, sehingga laporan tersebut tidak diproses sebagai laporan gratifikasi tersendiri.
Angka 14.000 SGD Masih Menjadi Pertanyaan
Menariknya, pada 10 Juli 2026 KPK sebelumnya menyatakan bahwa nominal uang yang hendak diberikan kepada Raja Juli masih menjadi materi pendalaman penyidik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo ketika itu mengatakan penyidik masih menggali keterangan dari para saksi untuk memastikan jumlah uang yang sebenarnya.
Sehari sebelumnya, ANTARA juga melaporkan bahwa KPK menduga uang sebesar 12.000 SGD yang disita dari Juprizal merupakan bagian dari uang yang dikembalikan pihak Kementerian Kehutanan.
Rangkaian keterangan tersebut menunjukkan bahwa angka 14.000 SGD bukan sekadar persoalan matematika, melainkan bagian dari upaya penyidik mengurai asal-usul, pengumpulan, penguasaan, pengembalian, hingga kemungkinan tujuan akhir uang tersebut.
Perkara Berawal dari OTT Kuansing
Kasus ini berawal dari OTT KPK di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026.
KPK kemudian menetapkan Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing periode 2021–2026.
Dalam pengembangan perkara, KPK juga menduga adanya gratifikasi berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.
Posisi Raja Juli sendiri perlu ditempatkan secara hati-hati. Hingga informasi yang telah terverifikasi dalam sumber-sumber tersebut, fokus penyidikan KPK adalah perkara yang menjerat Suhardiman dan pihak-pihak terkait. Penyebutan nama Raja Juli dalam perkara ini berkaitan dengan dugaan pemberian atau penolakan gratifikasi yang sedang didalami KPK, sehingga tidak tepat menyimpulkan keterlibatan pidana tanpa adanya penetapan atau keterangan resmi lebih lanjut.
Publik Menunggu Jawaban atas 2.000 SGD
Kini pertanyaan terbesar bukan lagi sekadar apakah terdapat uang 14.000 SGD, tetapi di mana posisi 2.000 SGD yang tidak ditemukan dalam penyitaan 12.000 SGD tersebut.
KPK perlu mengurai rantai uang itu secara terang: siapa yang mengumpulkan, siapa yang memegang, kapan uang berpindah tangan, berapa jumlah yang berada dalam amplop, serta apakah terdapat pengembalian sebelum OTT.
Keterangan ANTARA juga memperlihatkan bahwa sejak awal KPK telah menempatkan nominal uang sebagai bagian dari materi penyidikan dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pengumpulan dana tersebut.
Selama penyidikan belum menghasilkan kesimpulan final, selisih 2.000 SGD tersebut masih merupakan bagian dari materi yang sedang ditelusuri KPK. Publik kini menunggu apakah penyidik dapat menemukan jejak uang itu sekaligus menjelaskan secara utuh hubungan antara dana yang dikumpulkan dari petani KUD, amplop yang ditinggalkan dalam audiensi, uang yang dikembalikan, dan uang yang akhirnya disita.
Catatan verifikasi: Fakta mengenai penyitaan 12.000 SGD dari Juprizal, dugaan pengumpulan dana dari sekitar 914 petani KUD, pengembalian amplop pada 12 Juni, serta penolakan laporan gratifikasi Raja Juli telah disilang dengan pemberitaan ANTARA.
Sementara rincian mengenai selisih 2.000 SGD dan apakah seluruh 14.000 SGD benar-benar berada dalam amplop yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan masih merupakan materi pendalaman KPK dan belum dapat dipastikan sebagai fakta final.
