Tanimbar Three Fakta News -Sebuah bom waktu sosial dan ketenagakerjaan sedang berdetak di balik megaproyek Gas Abadi Blok Masela. Jika tidak diantisipasi lewat kerja sama yang konkret dan transparan, masyarakat Tanimbar dikhawatirkan hanya akan berakhir tragis: menjadi penonton yang terasing di atas kekayaan tanah leluhurnya sendiri.
Sinyal bahaya ini memuncak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) panas yang digelar DPRD bersama SKK Migas dan INPEX, pada Kamis (18/6/2026). Di balik pembahasan konflik tanah adat Desa Lermatang yang belum tuntas, sebuah fakta mengejutkan menyeruak ke permukaan terkait munculnya entitas misterius PT Bangkit Prestasi Insani (BPI.)
Hantu Legalitas di Proyek Raksasa
DPRD secara agresif menyoroti pergerakan BPI di lapangan. Entitas ini secara sepihak agresif mendekati masyarakat, menjanjikan angin surga berupa perekrutan tenaga kerja untuk proyek Abadi Masela.
Keraguan DPRD menguat setelah mempertanyakan legalitas kerja sama PT Bangkit Prestasi Insani (BPI) dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pasalnya, nota kesepahaman (MoU) yang diklaim menjadi dasar hubungan kedua pihak tidak dapat dipaparkan secara jelas maupun dipertanggungjawabkan dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut.
Puncak ketegangan dalam RDP terjadi saat DPRD Tanimbar mempertanyakan secara langsung status PT Bangkit Prestasi Insani (BPI) kepada INPEX sebagai operator utama Blok Masela.
Jawaban yang muncul bak petir di siang bolong dan langsung mengubah arah pembahasan forum.
“Kami hingga saat ini belum mengenal BPI sebagai pihak resmi. Mereka belum memiliki hubungan kerja maupun legalitas yang diakui oleh perusahaan,” tegas perwakilan INPEX.
Pernyataan ini langsung menyengat ruang sidang. Bagaimana mungkin di tengah proyek strategis nasional bernilai ratusan triliun rupiah, ada pihak “siluman” yang bebas bergerak mengatasnamakan masa depan pemuda lokal?
DPRD mencium aroma tak sedap adanya penumpang gelap yang mencoba memanfaatkan situasi demi syahwat ekonomi kelompok tertentu, di tengah darah dan keringat perjuangan hak masyarakat adat.
Isu Tenaga Kerja: Karpet Merah untuk Siapa?
Masalah BPI ini membuka tabir khawatiran yang jauh lebih besar dan menyayat hati: Masa depan tenaga kerja lokal Tanimbar.
Proyek Blok Masela kerap diglorifikasi sebagai pembawa kesejahteraan. Namun tanpa adanya regulasi yang ketat dan kerja sama yang mengikat antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan INPEX, serapan tenaga kerja lokal terancam hancur.
Lebih lanjut, DPRD menegaskan bahwa SKK Migas dan INPEX tidak boleh menutup mata atau sekadar cuci tangan. Harus ada sistem satu pintu yang legal, profesional, dan berpihak penuh pada pemuda daerah.
Desakan Kerja Sama Nyata: Sebelum Kekecewaan Menjadi Abadi
DPRD memperingatkan dengan keras agar seluruh proses komunikasi, negosiasi lahan, hingga strategi rekrutmen tenaga kerja dikembalikan ke koridor hukum yang bersih dari intervensi makelar proyek.
Dalam kesempatan terpisah, Salah satu pemuda Tanimbar yang enggan disebut namanya menyodorkan beberapa poin krusial.
Ia kuatir adanya Ancaman Marginalisasi: Pemuda Tanimbar berisiko kalah saing akibat benturan sertifikasi global, lalu disingkirkan secara halus menggunakan dalih “kualifikasi”.
Selain itu lanjut ia mengatakan, Eksploitasi Isu: Kehadiran lembaga yang diduga tidak jelas seperti BPI berpotensi menimbulkan kekecewaan mendalam dan konflik horizontal jika janji-janji manis mereka berujung pada dugaan penipuan.
Blok Masela digadang-gadang sebagai ‘Raksasa Abadi’. Namun, jangan sampai nama “Abadi” itu justru mewakili kekecewaan dan kemiskinan yang abadi bagi masyarakat Tanimbar.
Oleh karena itu, Perlu ada komitmen tertulis dan kerja sama strategis sejak dini untuk melatih, menyertifikasi, dan menyerap pemuda lokal. Jika investasi raksasa ini masuk, namun anak-anak Tanimbar tetap berada di luar pagar, hanya menatap cerobong gas yang menyala sambil gigit jari, maka proyek ini telah gagal secara moral, ucapnya kritis.
Manfaat ekonomi Blok Masela harus mendarat di dompet dan dapur masyarakat Tanimbar, bukan menguap ke rekening para pemburu rente. Pemerintah, INPEX, dan masyarakat harus bergerak bersama, atau kita akan dipaksa menyaksikan sejarah kelam di mana pribumi kembali menjadi penonton di negeri sendiri.
Hingga berita ini diterbitkan, PT Bangkit Prestasi Insani (BPI) belum menyampaikan tanggapan atau pernyataan resmi terkait berbagai pertanyaan dan fakta yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut.
