Ambon Three Fakta News -Gelombang kritik terhadap berbagai persoalan nasional dan daerah kembali menguat di Maluku. Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi OKP-LSM Maluku Indonesia Raya mengumumkan rencana “Seruan Aksi Reformasi Jilid II” yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 15 Juni 2026 di Kota Ambon.
Berdasarkan poster ajakan aksi yang beredar, gerakan tersebut mengusung tema besar “Suara Rakyat, Keadilan, Perubahan” dan disebut akan melibatkan sekitar 1.000 mahasiswa.
Massa direncanakan berkumpul di kawasan Kampus Universitas Pattimura (Pujasera) sebelum bergerak menuju sejumlah titik strategis, yakni Bundaran Poka dan Jembatan Merah Putih.
Aksi ini tidak hanya menyoroti isu-isu nasional yang sedang menjadi perhatian publik, tetapi juga membawa sederet agenda pembangunan dan kebijakan yang dinilai strategis bagi masa depan Maluku.
Pada level nasional, massa aksi menyatakan akan menyuarakan sikap terkait program Makan Bergizi Gratis, pelemahan nilai tukar rupiah, isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta penolakan terhadap praktik militerisme di ruang sipil.
Sementara itu, pada level daerah, tuntutan yang diangkat mencakup sejumlah proyek dan kebijakan penting, antara lain Gunung Botak, Blok Masela, RUU Kepulauan, Lumbung Ikan Nasional, Dana Transfer Pusat ke Daerah, pembangunan jaringan irigasi desa, Bendungan Waiapo, hingga Pasar Apung Batumerah.
Munculnya kembali narasi “Reformasi Jilid II” menunjukkan adanya dorongan dari kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat kontrol publik terhadap arah kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Terlepas dari itu, berbagai isu yang diangkat mencerminkan keresahan terhadap persoalan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, pemerataan pembangunan, serta keberpihakan negara terhadap kepentingan masyarakat.
Koordinator aksi yang tercantum dalam poster adalah Risman Solissa. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara mengenai bentuk kegiatan secara rinci maupun mekanisme pengamanan yang akan diterapkan selama aksi berlangsung.
Jika terealisasi sesuai rencana, mobilisasi massa ini berpotensi menjadi salah satu aksi publik terbesar di Maluku tahun 2026, sekaligus menjadi barometer sejauh mana aspirasi masyarakat terhadap berbagai persoalan strategis dapat disuarakan secara terbuka di ruang demokrasi.
