SBB Three Fakta News-Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Recyson Fredy Pentury S.Sos, memprotes keras Tim Penggerak (TP) Pemberyaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten SBB dibawah pimpinan, Yeni Rosbayani Asri yang telah menghabiskan anggaran negara dengan nilai fantastik yakni Rp1,3 Milyar untuk perjalanan Dinas, ketimbang menggunakannya untuk masalah-masalah PKK di Desa- Desa yang ada di Kabupaten SBB.
Hal itu disampaikan, Recyson ke media ini, diruang kerjanya, Jumat (22/5/ 2026). Menurutnya, seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk mengatasi persoalan pencegahan stunting dan gizi buruk di SBB.
“Diantaranya, lewat penyaluran makanan tambahan bergizi bagi batita dan balita seta ibu hamil. Sehingga kabupaten yang berjuluk Saka Mese Nusa ini bisa terhindar dari angka stunting yang tinggi,” terang Recyson
Berdasarkan Informasi yang dihimpun media ini, di tahun 2025 prevalensi angka stunting di Kabupaten SBB mencatat angka, 31, 34 persen, sehingga tercatat SBB sebagai tertinggi stanting di Provinsi Maluku.
Akibat hal tersebut, sehingga Kekom I DPRD SBB, meminta kepada TP PKK SBB semestinya mengarahkan program- programnya untuk membenahi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, seperti menurunkan angka stunting yang tinggi.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp1,3 Milyar tersebut, adalah angka tertinggi melebihi anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah SBB. Karena anggaran tersebut bersumber dari APBD SBB tahun 2025 dan menempel di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten SBB.
“Saat pihak DPRD mempertanyakan ke Dinas PMD, pihaknya mendapatkan jawaban yang tidak substansif dengan kegiatan tersebut, yaitu dimana Kadis PMD menyatakan anggaran tersebut terpakai untuk Karang Taruna dan Pembentukan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat,” terang Recyson.
Olehnya itu kata dia, ia meminta kepada APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit investigasi secara transparan dan akuntabilitas kepada publik atas penggunaan anggaran-anggaran tersebut, pasalnya saat ini masyarakat SBB sementara masih hidup, dalam jeratan kemiskinan.
“Akan tetapi masih ada pihak yang masih menghabiskan anggaran negara untuk kepentingan yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Recyson menegaskan, kritiknya terhadap TP-PKK SBB tersebut, bukan didasarkan pada konflik interest tetapi sebagai Anggota DPRD. Ia harus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang diamanatkan Undang-Undang (Undang).
Kekom I DPRD SBB menyebut, protesnya terhadap Ketua TP-PKK SBB adalah, sebab semua orang sama di mata hukum dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat SBB yang luput dari perhatian Pemerintah.
“Kritik yang saya sampaikan ini bukan benci tapi bagian dari koreksi untuk memperbaiki kinerja yang dianggap gagal,” tegasnya.
Recyson menambahkan, pencegahan stunting mendapat perhatian tersendiri bagi Pemda SBB, misalnya di jaman Penjabat Bupati SBB, Dr Acmad Jais Ely ST M.Si, masih menggunakan slogan Kasi Bening SBB yang artinya Kasi Benahi Stanting SBB.***/Nicko
