Saumlaki Three Fakta News -Eskalasi ketegangan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela memasuki babak baru. Dalam rapat tertutup yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 10 Juni lalu,
Bupati Maluku Barat Daya (MBD) secara mengejutkan menyatakan kesiapannya untuk menyediakan lahan gratis bagi pembangunan fasilitas darat (onshore) Blok Masela, Selasa (23/6/2026)
Langkah berani ini dilontarkan sebagai respons atas lambatnya penyelesaian konflik lahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang dituding akibat ketidakmampuan pemerintah daerah setempat dalam meredam aksi para provokator.
“Jika Pemda KKT tidak mampu mengatur para provokator yang terus menghambat jalannya Proyek Strategis Nasional ini, Maluku Barat Daya siap memberikan lahan secara gratis demi kelancaran Blok Masela,” tegas Bupati MBD dalam rapat tersebut.
Peta Konflik Dua Kabupaten
Proyek Abadi Blok Masela sejatinya komoditas vital yang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi Maluku. Namun, dinamika di lapangan terus bergulir panas:
Status Lahan Lokasi onshore awal, namun diwarnai sengketa & dinamika sosial. Menawarkan alternatif lahan 100% Gratis demi kelancaran PSN.
Sikap Pemda Dinilai defensif terhadap tawaran peralihan lahan. Proaktif dan siap mengeksekusi infrastruktur pendukung.
Sorotan Publik: Mengapa Bupati KKT Menolak?
Pernyataan menohok dari Bupati MBD di forum Kementerian ESDM tersebut kabarnya sempat memicu ketegangan. Respons Bupati KKT yang langsung menolak mentah-mentah tawaran pengambilalihan lahan tersebut memicu berbagai spekulasi dan opini miring di tengah masyarakat.
Sejumlah pengamat dan aktivis lokal kini mulai mempertanyakan motif di balik penolakan tersebut. Muncul tudingan miring yang menyebut sikap defensif Pemda KKT sebagai bentuk “kemunafikan politik”.
Opini yang Berkembang di Masyarakat:
Ketakutan Kehilangan Panggung Politik: Penolakan disinyalir karena kekhawatiran kehilangan aset ekonomi raksasa yang seharusnya menjadi legacy wilayah KKT.
Isu Monopoli Belakang Layar: Di sisi lain, masyarakat KKT saat ini disebut-sebut sedang menjerit akibat tidak stabilnya harga komoditas lokal. Santer beredar rumor di akar rumput bahwa ada dugaan keterlibatan kerabat dekat (“paman” sang bupati) yang ikut memainkan monopoli harga, sehingga ada kekhawatiran jika proyek ini bergeser, kontrol ekonomi mereka akan hilang.
Dilema Proyek Strategis Nasional
Saling silang argumen antara dua kepala daerah di Maluku ini menunjukkan bahwa Blok Masela bukan sekadar urusan pengeboran gas bumi, melainkan pertarungan ego wilayah dan transparansi tata kelola.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian ESDM mendesak kedua belah pihak untuk segera menyelaraskan pandangan agar proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini tidak terus-menerus tersandera oleh konflik internal dan dinamika lokal.
