Saumlaki Three Fakta News -Dukungan penuh DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela tidak datang tanpa syarat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama SKK Migas dan INPEX, DPRD melontarkan serangkaian pertanyaan tajam terkait persoalan tanah adat di Desa Lermatang yang dinilai masih menyisakan ketidakpastian dan berpotensi memicu konflik sosial di kemudian hari.
Ruang sidang DPRD Tanimbar berlangsung tegang ketika para legislator menyoroti legalitas lahan, keberadaan pihak-pihak yang mengklaim keterlibatan dalam proses lapangan, hingga jaminan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat sebagai pemilik wilayah.
Anggota DPRD Kepulauan Tanimbar, Piet Kait Taborat, mengingatkan bahwa persoalan tanah tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif semata. Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa konflik sosial di daerah kerap berakar pada sengketa hak ulayat dan batas petuanan.
“Ingat, perang saudara di tanah ini bisa terjadi karena masalah tanah dan petuanan. Jangan main-main,” tegas Taborat dalam forum tersebut.
Peringatan itu menjadi sinyal kuat agar seluruh proses pengadaan lahan dan penyelesaian hak masyarakat adat dilakukan secara terbuka, adil, dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
Bayang-Bayang Polemik Lahan Masa Lalu
Sorotan keras juga datang dari Anggota DPRD Kristofol Louw. Ia menilai penjelasan yang disampaikan pihak perusahaan mengenai pembebasan lahan hulu dan hilir di Lermatang masih belum memberikan kepastian yang dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan berkepanjangan apabila tidak segera diselesaikan secara transparan.
DPRD mengingatkan agar pengalaman konflik lahan yang pernah terjadi di wilayah lain tidak kembali terulang dalam proyek sebesar Blok Masela. Kepastian hukum dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus menjamin keberlangsungan investasi.
DPRD Pertanyakan Legalitas BPI
Dalam rapat tersebut, DPRD turut mempertanyakan keberadaan entitas bernama BPI yang disebut aktif bergerak di lapangan dan berhubungan dengan masyarakat.
Menanggapi pertanyaan itu, pihak INPEX menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum mengenal BPI sebagai pihak resmi yang memiliki hubungan kerja maupun legalitas yang diakui perusahaan.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian DPRD. Para legislator mengingatkan agar tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang membawa kepentingan pribadi atau kelompok tertentu untuk memanfaatkan situasi di tengah proses penyelesaian hak masyarakat.
DPRD juga meminta SKK Migas dan INPEX menjaga seluruh proses komunikasi dan negosiasi tetap berada dalam koridor hukum yang jelas serta mengedepankan kepentingan masyarakat adat.
Selain persoalan lahan, DPRD menegaskan bahwa manfaat ekonomi proyek Blok Masela harus dirasakan langsung oleh masyarakat Tanimbar.
Piet Kait Taborat mendesak agar seluruh posisi tenaga kerja non-skill dalam operasional proyek diprioritaskan bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, masyarakat yang selama ini menjadi pemilik hak ulayat harus memperoleh manfaat nyata dari investasi berskala nasional yang berlangsung di wilayah mereka.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Ricki Baumase menekankan pentingnya transparansi dalam penilaian aset fisik, tanaman tumbuh, dan berbagai bentuk kompensasi bagi desa-desa yang terdampak proyek.
Ia mengingatkan bahwa seluruh mekanisme harus dilakukan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dorong Pusat Pelatihan dan Penguatan Ekonomi Lokal
Dalam pembahasan strategis, DPRD juga mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu melindungi kepentingan masyarakat sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonomi proyek.
Ketua DPRD mengusulkan penyusunan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kampung sebagai instrumen penguatan posisi masyarakat dalam menghadapi investasi berskala besar.
Lebih jauh, DPRD meminta SKK Migas dan INPEX membangun pusat pelatihan khusus bagi masyarakat desa penyangga.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tengah proyek raksasa yang berlangsung di tanah mereka sendiri.
Melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, masyarakat diharapkan mampu terlibat dalam rantai pasok kebutuhan operasional proyek, mulai dari penyediaan barang, jasa, hingga pengembangan komoditas lokal yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Yan Sairdektut menekankan bahwa proyeksi kebijakan pembangunan harus lebih diarahkan kepada wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan didasarkan pada data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, identifikasi sosial yang akurat menjadi kunci agar program pembangunan berjalan tepat sasaran dan terhindar dari intervensi kepentingan elite.
Dukung Blok Masela, Kawal Hak Masyarakat
Rapat Dengar Pendapat akhirnya ditutup dengan sejumlah rekomendasi penting yang akan menjadi bahan tindak lanjut bagi pemerintah, SKK Migas, dan INPEX.
DPRD Kepulauan Tanimbar menegaskan tetap mendukung penuh percepatan Proyek Strategis Nasional Blok Masela. Namun dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat adat, keadilan sosial, dan pemerataan manfaat ekonomi.
Para legislator berharap proyek energi terbesar di kawasan timur Indonesia itu tidak hanya menghasilkan investasi dan penerimaan negara, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat Tanimbar yang selama ini menjadi tuan rumah pembangunan.
“Tanimbar adalah surga di timur Indonesia. Karena itu, pembangunan harus membawa manfaat bagi rakyat dan menjaga keharmonisan sosial yang telah diwariskan para leluhur,” menjadi pesan penutup dalam RDP tersebut.
