Jakarta Three Fakta News -Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh pegawainya tidak diperkenankan memiliki atau mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam proses penyusunan maupun pengambilan keputusan di lingkungan lembaga tersebut.
Juru Bicara BGN, Arumsari, menjelaskan bahwa larangan tersebut ditujukan khusus kepada aparatur internal BGN karena mereka memiliki peran dalam merumuskan kebijakan dan menentukan berbagai keputusan strategis terkait pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, keterlibatan pegawai sebagai pemilik dapur SPPG berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas kebijakan.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/6/2026), Arumsari mencontohkan sejumlah perubahan kebijakan yang pernah dilakukan, seperti penyesuaian skema insentif menjadi Rp6 juta secara tetap, perubahan perhitungan yang sebelumnya dikaitkan dengan jumlah penerima manfaat, hingga revisi ketentuan jarak operasional dapur dari 400 meter menjadi 100 meter.
Ia menilai kondisi tersebut dapat memunculkan konflik kepentingan apabila pengambil kebijakan juga memiliki kepentingan langsung terhadap operasional SPPG.
Sementara itu, terkait masyarakat atau pihak lain yang ingin mendirikan SPPG, BGN menekankan bahwa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pemenuhan persyaratan teknis dan standar kualitas.
Arumsari mengatakan, setiap dapur yang beroperasi harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, dan BGN tengah menyiapkan sistem indeks baru sebagai instrumen penilaian terhadap kelayakan tersebut.
Lebih lanjut, BGN menggarisbawahi bahwa orientasi utama program MBG saat ini adalah memastikan kelompok penerima manfaat memperoleh layanan gizi yang tepat sasaran.
Tak hanya itu, Arumsari menambahkan, keberadaan dapur SPPG merupakan konsekuensi dari kebutuhan untuk melayani jumlah penerima manfaat yang telah ditetapkan, bukan sebaliknya.
Karena itu, fokus lembaga saat ini diarahkan pada penentuan sasaran intervensi gizi yang benar-benar membutuhkan dukungan pemerintah sebelum memperluas jumlah dapur pendukung program.
