Saumlaki Three Fakta News -Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas Laporan Keuangan Tahun 2025 seharusnya tidak dibaca sebagai sekadar hasil audit rutin. Ini adalah alarm bahaya yang berbunyi dari jantung pengelolaan keuangan daerah.
Di tengah berbagai pidato tentang transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, fakta berbicara lain. BPK masih menemukan persoalan dalam pengelolaan aset, efektivitas pengendalian intern, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Temuan itu menunjukkan bahwa masih terdapat celah yang cukup serius dalam sistem administrasi dan pengawasan keuangan daerah.
Publik tidak boleh dipaksa menerima narasi bahwa WDP hanyalah persoalan teknis. Sebab di balik setiap aset yang tidak tertata, setiap pengendalian yang lemah, dan setiap pertanggungjawaban yang bermasalah, terdapat satu pertanyaan besar yang layak diajukan: mengapa hal-hal mendasar seperti ini masih terus muncul?
Sudah terlalu lama birokrasi daerah terjebak dalam budaya seremonial. Keberhasilan sering diukur dari spanduk, baliho, pidato, dan pencitraan, sementara kualitas tata kelola justru luput dari perhatian. Ketika hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih adanya pengecualian, maka yang sedang diuji bukan sekadar laporan keuangan, melainkan kualitas kepemimpinan dan keseriusan pemerintah dalam mengelola uang rakyat.
Masyarakat Tanimbar berhak kecewa. Sebab setiap rupiah yang masuk ke kas daerah berasal dari sumber daya publik. Dana transfer pusat, pajak, retribusi, dan berbagai sumber pendapatan lainnya pada akhirnya adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Opini WDP adalah sinyal bahwa pengelolaan tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ini bukan prestasi yang layak dirayakan. Ini adalah peringatan yang seharusnya memicu evaluasi besar-besaran di seluruh organisasi perangkat daerah.
Lebih memprihatinkan lagi apabila temuan-temuan yang disampaikan BPK ternyata merupakan persoalan yang berulang. Jika masalah yang sama terus muncul dari tahun ke tahun, maka persoalannya bukan lagi pada sistem semata. Persoalannya terletak pada kemauan untuk berubah.
Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak ada laporan keuangan yang kebal dari koreksi. Namun masyarakat berhak menuntut adanya kesungguhan dalam memperbaiki kelemahan. Sebab setiap rekomendasi BPK yang diabaikan adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas publik.
Pemerintah daerah harus menyadari bahwa kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan. Kepercayaan lahir ketika rakyat melihat pengelolaan keuangan yang tertib, aset yang terdata dengan baik, serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa menyisakan tanda tanya.
Kini pertanyaannya sederhana. Siapa yang bertanggung jawab atas berbagai catatan yang menyebabkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menerima opini WDP? Siapa yang akan memastikan seluruh rekomendasi BPK dilaksanakan secara tuntas? Dan siapa yang berani menjamin bahwa temuan serupa tidak akan kembali muncul pada tahun mendatang?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh hilang ditelan rutinitas birokrasi. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar status opini audit, melainkan integritas pengelolaan pemerintahan daerah itu sendiri.
WDP bukanlah vonis. Namun WDP jelas bukan kabar baik. Ia adalah cermin yang memantulkan kondisi sesungguhnya dari tata kelola keuangan daerah. Dan cermin itu sedang menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang belum diselesaikan.
Jika pemerintah memilih menganggapnya sebagai formalitas tahunan, maka publik berhak khawatir. Tetapi jika pemerintah menjadikannya sebagai titik balik untuk melakukan pembenahan menyeluruh, maka WDP tahun ini bisa menjadi pelajaran berharga menuju tata kelola yang lebih sehat.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan banyak alasan. Rakyat hanya ingin satu hal: uang mereka dikelola dengan benar, transparan, dan bertanggung jawab. Ketika BPK masih memberikan pengecualian, maka pesan yang harus didengar seluruh pemangku kepentingan di Tanimbar sangat jelas: masih ada yang belum beres, dan itu harus segera diperbaiki.
