Saumlaki Three Fakta News -Gelombang amarah rakyat di wilayah perbatasan berkecamuk. Panggung penegakan hukum di Maluku diguncang aksi radikal puluhan pemuda dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Cinta Bumi Tanimbar (FCBT). Pada Kamis (11/6/2026), mereka resmi mengepung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Saumlaki, memprotes mandeknya pengusutan megaskandal Utang Pihak Ketiga (UP3).
Massa aksi secara terbuka menantang Korps Adhyaksa lokal untuk membuktikan bahwa mereka tidak sedang “masuk angin” atau tunduk di bawah ketiak elite penguasa. Skandal UP3 ini dituding menjadi hulu ledak yang telah membumihanguskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanimbar selama bertahun-tahun hingga berada di ambang kolaps.
Sebagai bentuk perlawanan moral yang ekstrem, massa mengancam akan menduduki area kantor kejaksaan dan mendirikan tenda-tenda darurat untuk berkemah sampai ada kepastian hukum yang konkret.
Mengirim Sinyal Darurat ke Jantung Ibu Kota
Mencium adanya aroma busuk intervensi dari gurita kekuasaan di tingkat lokal dan regional, FCBT mengambil langkah progresif dengan mengirimkan Sinyal Darurat (S.O.S) langsung ke pusat kekuasaan di Jakarta.
Publik Tanimbar menilai, jika penanganan kasus raksasa ini hanya dibiarkan berputar-putar dalam labirin birokrasi hukum di Maluku, megaskandal UP3 diprediksi kuat akan menguap, diredam, dan berakhir di peti es.
Melalui rilis resminya, massa mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, untuk segera turun tangan melakukan intervensi langsung, memotong birokrasi hukum yang lamban, serta mengambil alih pengawasan kasus ini secara total ke tingkat pusat.
”Dari Bumi Duan Lolat, kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat kecil tidak dikebiri oleh syahwat politik para penguasa! Kami meminta atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang dalam berbagai pidatonya berkomitmen membabat habis korupsi tanpa pandang bulu, serta Jaksa Agung untuk segera turun tangan!” cetus Juru Bicara FCBT, Alex Balai, dengan suara bergetar menahan amarah di tengah kepungan massa.
Substansi Perkara: APBD Dijadikan ‘Mesin ATM’ Berkedok Utang
Alex Balai menegaskan bahwa kemarahan FCBT memiliki basis argumentasi dan substansi yang sangat mendasar, bukan sekadar gertakan kosong. Geografis Kepulauan Tanimbar sebagai wilayah terluar yang jauh dari radar pengawasan Jakarta diduga sengaja dieksploitasi oleh mafia anggaran.
Modus operandi yang terjadi sangat terstruktur: oknum pejabat dan kroninya ditengarai memanfaatkan skema Utang Pihak Ketiga (UP3) untuk merampok keuangan daerah secara legal, menjadikannya seolah “mesin ATM” pribadi demi memperkaya kelompok tertentu.
Tragisnya, begitu tabir korupsi ini mulai diendus dan diusut, benteng pertahanan elite lokal disinyalir langsung bermanuver di balik layar. Mereka diduga melancarkan lobi-lobi politik tingkat tinggi untuk mengintervensi, mengulur waktu, dan memperlambat kinerja tim penyidik di daerah agar kasus ini kehilangan momentum.
Jalan Ninja Terakhir dan Ujian Nyali Pemerintahan Pusat
Bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar, mengetuk pintu ruang kerja Presiden dan Jaksa Agung di Jakarta adalah “jalan ninja” sekaligus benteng pertahanan terakhir. Publik di perbatasan kini telah kehilangan kepercayaan pada janji manis normatif aparat penegak hukum regional yang kerap dinilai tumpul dan tak berdaya ketika membentur tembok kekuasaan lokal.
Kini, bola panas berada di tangan Jakarta. Publik tanah air tengah menunggu pembuktian nyata atas komitmen antikorupsi yang kerap digaungkan di pusat:
Apakah hukum di Indonesia masih memiliki taji di wilayah terluar dan beranda depan NKRI, ataukah keadilan di Bumi Duan Lolat sebenarnya sudah digadaikan dan bertekuk lutut di bawah kaki para penguasa lokal yang rakus mengangkangi uang rakyat?.***/TIM
