Saumlaki Three Fakta News -Ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mendadak memanas pada Kamis (4/6). Agenda yang semula dijadwalkan untuk menyelaraskan persepsi antara eksekutif dan legislatif justru berubah menjadi panggung cecaran kritik.
Pasalnya, DPRD mencium adanya aroma ketidaktransparanan Pemkab Tanimbar terkait proyek strategis nasional Blok Masela, polemik hak ulayat lahan Lermatang, hingga nasib ribuan warga lokal yang telanjur “membakar uang” demi mendaftar di Balai Pelatihan Kerja (BPI).
Hubungan kemitraan antara Pemkab dan DPRD Tanimbar yang digadang-gadang sebagai dua unsur tak terpisahkan, kini berada di titik nadir. Anggota legislatif merasa sengaja “digelapkan” dari berbagai kesepakatan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Tanimbar.
Ilusi Lapangan Kerja: Ribuan Warga Telanjur Keluar Uang, Jaminan Kerja Masih Gaib
Sorotan tajam pertama tertuju pada sepak terjang BPI di Tanimbar yang bekerja sama dengan Pemkab untuk menyiapkan tenaga kerja lokal menyongsong Blok Masela.
Sekretaris Daerah (Sekda) KKT menjelaskan bahwa program ini bertujuan meningkatkan kompetensi anak-anak daerah melalui sistem klaster (Grade A, B, C, dan D). Saat ini, tercatat ada 1.700 orang telah terdaftar dan sekitar 2.000 lainnya sedang dalam proses pendataan di tingkat desa.
Mengingat keterbatasan APBD, Sekda mengklaim pembiayaan pelatihan ini akan ditanggung oleh BPI melalui mitra strategisnya.
Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Anggota DPRD membongkar desas-desus pilu: banyak masyarakat dari berbagai pelosok Tanimbar yang telah mengorbankan biaya besar demi mengurus administrasi pendaftaran BPI.
Ketakutan terbesar Dewan adalah program ini hanya menjadi “jualan manis” tanpa kepastian.
Anggota DPRD, Yan Sairdektut, mempertanyakan dengan tegas akuntabilitas program ini.
“Siapa pelaksana sebenarnya? dan apa jaminannya setelah selesai pelatihan mereka langsung direkrut oleh Inpex Masela? Ini sudah tuntas dibahas atau belum? DPR wajib tahu setiap kontrak luar yang masuk!” tegas Yan.
Legislator lain mengingatkan dampak sosial yang fatal. Jika ribuan orang telanjur bersertifikat namun pada akhirnya ditolak karena Inpex hanya membutuhkan grade khusus, hal ini akan menjadi pukulan psikologis dan ekonomi yang sangat menyakitkan bagi rakyat Tanimbar.
Ironisnya, Pemkab sendiri mengakui bahwa dalam pertemuan dengan pihak Inpex, belum ada kerja sama resmi yang terjalin antara Inpex dan BPI.
Sengketa Lahan Lermatang: Bukan Jual Beli, Hanya Santunan
Isu sensitif kedua yang mengemuka adalah kejelasan Hak Ulayat tanah Desa Lermatang seluas 662 hektar yang masuk dalam lingkaran proyek.
Sekda Tanimbar memaparkan status hukum lahan tersebut secara gamblang namun kontroversial.
Menurutnya, lahan 662 hektar itu berada dalam status Kawasan Hutan Konversi (KHK) yang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, skema yang berjalan saat ini didasarkan pada Perpres Nomor 78, di mana jenis kompensasi yang diberikan berbentuk santunan, bukan proses jual beli tanah.
Saat ini, Pemkab lewat tim baru melakukan pendataan terhadap tanaman tumbuh di atas lahan tersebut.
Terkait tuntutan masyarakat agar lahan itu diakui sebagai tanah adat, Kata Sekda prosesnya rumit.
”Membutuhkan waktu untuk melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan hukum adat dan tanah adat. Namun, hak ulayat tetap menjadi pertimbangan dalam membeberkan kompensasi,” ujar Sekda.
Dana PI 10% dan Transparansi Inpex yang “Gelap Gulita”
Kritik paling menohok datang dari para legislator yang merasa Pemkab Tanimbar sengaja berjalan sendiri di bawah meja tanpa melibatkan parlemen.
Jhon Kelmanutu menganalogikan transparansi Pemkab bak lautan dalam yang pekat.
”DPR dibuat kabur dan menyelam ke dalam laut yang sangat kabur, tidak dapat kita ukur kedalamannya!
Kesepakatan jatah Participating Interest (PI) 1% untuk beberapa Kabupaten/Kota se-Maluku dan 3% untuk Maluku Barat Daya (MBD) sudah diserahkan, lalu mengapa untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum diserahkan?” cecar Jhon.
Nada geram juga dilontarkan oleh Zinsu. Ia menilai pemaparan pemerintah daerah dalam RDP tersebut kosong tanpa substansi substantif.
“Dari penjelasan tadi, banyak kosongnya! Terkait INPEX, DPR dibuat gelap gulita. Begitu juga dengan status tanah di Lermatang. Kami hanya memantau Pemda sibuk bertemu dengan berbagai pihak kepentingan tanpa melibatkan DPR.
Kami sangat tersinggung karena sampai saat ini tidak tahu informasi apa-apa. Ini realitas pahit yang kami alami,” ungkap Zinsu dengan nada kecewa.
Rekomendasi Parlemen: Tarik Nota Kesepahaman ke Meja Paripurna
RDP dengan tensinya terus meninggi, Wakil Ketua II DPRD Tanimbar, Pola Laratmase, mengambil sikap tegas. Ia meminta Pemkab segera menyerahkan dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPI ke forum Paripurna agar dapat dibedah secara transparan di hadapan seluruh anggota dewan dan publik.
DPRD juga mendesak Pemkab Tanimbar untuk segera:
Membuat MoU Resmi dengan Inpex Masela agar ada jaminan serapan tenaga kerja lokal yang berkekuatan hukum.
Merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Tenaga Kerja Lokal, yang secara spesifik mengatur hak-hak penduduk permanen dan tidak permanen.
RDP kali ini menjadi alarm keras bagi Pemkab Tanimbar. Publik kini menunggu, apakah megaproyek Blok Masela akan benar-benar membawa berkah dan kesejahteraan bagi anak daerah, atau justru menjadi panggung eksploitasi baru di mana rakyat kecil kembali menjadi korban janji manis investasi.
RDP Masih Alot Berlanjut
Hingga berita ini diterbitkan, suasana di ruang sidang utama DPRD Tanimbar dilaporkan masih memanas dan RDP masih terus berlanjut. Berbagai interupsi dan adu argumentasi terus bergulir, seiring tekad para wakil rakyat untuk menguliti habis setiap kebijakan Pemkab yang dinilai pincang.
Forum resmi ini bertransformasi menjadi benteng pertahanan terakhir demi memastikan bahwa mega proyek Blok Masela tidak hanya menjadi karpet merah bagi kepentingan elite, melainkan harus membawa dampak nyata bagi isi piring dan kesejahteraan seluruh rakyat Tanimbar.
