Saumlaki Three Fakta News-Kunjungan kerja Kapolda Maluku ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada pertengahan Juni lalu memunculkan beragam respons dari kalangan insan pers.
Ada wartawan yang merasa akses wawancara dan komunikasi dengan Kapolda belum maksimal selama rangkaian kegiatan berlangsung. Namun ada pula wartawan yang tetap dapat menjalankan tugas peliputan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui berbagai sumber yang tersedia.
Perbedaan pengalaman tersebut sejatinya merupakan hal yang lazim dalam dunia jurnalistik. Karena itu, sangat penting untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan bahwa seluruh wartawan di Tanimbar merasa kecewa terhadap kunjungan Kapolda.
Generalisasi semacam itu tidak hanya berpotensi menyesatkan opini publik, tetapi juga mengabaikan kenyataan bahwa setiap jurnalis memiliki pengalaman peliputan yang berbeda-beda di lapangan.
Sebagai institusi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, pers memang memiliki hak untuk memperoleh informasi dan melakukan konfirmasi terhadap pejabat publik.
Hak tersebut dijamin oleh undang-undang dan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun pada saat yang sama, pers juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan fakta secara utuh, berimbang, dan tidak melebih-lebihkan keadaan yang terjadi.
Dalam konteks kunjungan Kapolda Maluku, perlu dipahami bahwa agenda yang dijalankan bukan sekadar kegiatan seremonial.
Seorang Kapolda datang ke daerah membawa berbagai tanggung jawab strategis yang berkaitan dengan keamanan, pelayanan kepolisian, koordinasi lintas sektor, serta pembinaan internal organisasi. Agenda-agenda tersebut sering kali berlangsung dalam waktu yang terbatas dan harus diselesaikan dalam jadwal yang padat.
Tidak semua kunjungan pejabat tinggi negara memberikan ruang yang luas untuk sesi wawancara terbuka. Kondisi serupa juga kerap terjadi pada kunjungan menteri, gubernur, pimpinan lembaga negara, maupun pejabat tinggi TNI dan Polri lainnya. Karena itu, keterbatasan akses wawancara dalam satu kegiatan tertentu tidak otomatis dapat diartikan sebagai bentuk ketertutupan informasi.
Yang lebih penting untuk dinilai adalah bagaimana institusi tersebut secara keseluruhan membangun komunikasi dengan publik.
Dalam hal ini, harus diakui bahwa selama ini Polda Maluku cukup aktif menyampaikan berbagai informasi kegiatan kepolisian kepada masyarakat melalui media massa, siaran pers, maupun kanal komunikasi resmi lainnya.
Hubungan kemitraan antara kepolisian dan media juga selama ini relatif berjalan baik di berbagai wilayah Maluku.
Kami memandang bahwa kritik yang disampaikan sebagian wartawan harus diterima sebagai masukan yang konstruktif.
Setiap institusi publik, termasuk kepolisian, memang dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Semakin terbuka suatu institusi, semakin besar pula kepercayaan publik yang dapat dibangun.
Namun kritik yang baik juga harus dibangun di atas fondasi yang kuat, yakni fakta yang lengkap dan berimbang.
Ketika hanya sebagian wartawan yang menyampaikan keluhan, maka tidak tepat jika kesan yang dibangun seolah-olah seluruh insan pers memiliki pandangan yang sama. Di sinilah pentingnya kehati-hatian dalam memilih narasi dan menyusun pemberitaan.
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh. Mereka berhak mengetahui bahwa di lapangan terdapat beragam pandangan, termasuk wartawan yang tidak mengalami kendala berarti dalam menjalankan tugas peliputan selama kunjungan tersebut.
Keberagaman perspektif inilah yang menjadi ruh utama jurnalisme yang sehat dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, hubungan antara pers dan kepolisian tidak boleh dipertemukan dalam ruang konflik yang tidak perlu.
Kedua pihak memiliki tanggung jawab yang sama kepada masyarakat. Pers bertugas menyampaikan informasi yang benar dan melakukan pengawasan sosial.
Kepolisian bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum. Keduanya merupakan pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Karena itu, alih-alih memperbesar perbedaan persepsi yang muncul dalam satu momentum kunjungan kerja, jauh lebih bijak jika semua pihak menjadikannya sebagai bahan evaluasi bersama.
Kepolisian dapat meningkatkan pola komunikasi publiknya, sementara media tetap menjalankan fungsi kontrol secara profesional dan proporsional.
Kunjungan Kapolda Maluku ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar seharusnya dilihat dalam kerangka yang lebih besar, yakni upaya memperkuat pelayanan dan menjaga stabilitas daerah.
Kritik tentu diperlukan, tetapi objektivitas harus tetap menjadi kompas utama. Sebab dalam dunia jurnalistik, kebenaran tidak pernah lahir dari asumsi, melainkan dari fakta yang lengkap, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Redaksi–Three Fakta News)
