Ambon Three Fakta News-Di balik dinding tebal ruang rapat utama Kantor Gubernur Maluku pada Selasa (31/3/2026), sebuah drama kepemimpinan yang minim wibawa tersaji secara telanjang.
Rekaman suara yang bocor ke publik mengungkap bagaimana Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT), Ricky Jauwerissa, meluncurkan manuver agresif di hadapan jajaran pejabat pusat dan delegasi investor kakap.
Namun, alih-alih tampil sebagai negarawan yang menguasai disiplin ilmu tata kelola dan penyelesaian konflik, sang Bupati justru mempertontonkan gaya komunikasi “koboi” yang mematikan: diduga kuat sengaja membenturkan (mengadu domba) antara para aktivis lingkungan/kemanusiaan dengan masyarakat adat di akar rumput.
Tujuh Kali ‘Sembah’ Gubernur dan Ilusi Wibawa Pemimpin.
Daya rusak psikologis pertama dari rekaman tersebut adalah hilangnya marwah seorang kepala daerah. Pengulangan kalimat “Terima kasih Pak Gubernur” hingga tujuh kali berturut-turut di awal pernyataannya bukan lagi dinilai sebagai etika diplomatik, melainkan sebuah kepasrahan yang memilukan.
Para pengamat menilai, kepemimpinan berbasis ilmu dan disiplin eksekutif runtuh seketika ketika seorang bupati harus “menyembah” otoritas di atasnya demi memuluskan sebuah proyek yang masih cacat secara sosial.
Tidak ada wibawa intelektual, yang ada hanyalah kepanikan seorang makelar regulasi yang diburu target groundbreaking.
Operasi Adu Domba: Menjadikan Aktivis Kambing Hitam dan Warga Umpan Peluru.
Radiasi paling mematikan dari pidato provokatif Ricky Jauwerissa adalah upayanya mengaburkan substansi penolakan masyarakat dan aktivis terkait sengketa lahan proyek raksasa tersebut.
Dengan menggunakan retorika paradoks angka (Tragedi 14 Ribu vs Paradoks 350), Bupati secara tidak langsung membangun narasi bahwa para aktivis yang mengkritisi amdal dan hak adat adalah “penghambat kesejahteraan” Desa Lermatang.
“14 ribu seperti yang dikatakan oleh kebanggaan kami yang kurang malu… bahwa itu sangat memilukan, tetapi ketika 350 itu tidak dianggap berat, kami siap berdiskusi,” ucap Bupati dalam rekaman dengan nada tinggi dan emosional.
Frasa liar ini dinilai sebagai upaya menciptakan polarisasi horizontal di Tanimbar. Bupati memposisikan dirinya seolah pembela warga Desa Lermatang hingga tahun 2055, sementara para aktivis disudutkan sebagai musuh pembangunan.
Di sisi lain, Ini adalah strategi adu domba klasik yang tidak mencerminkan disiplin ilmu resolusi konflik yang elegan. Seorang pemimpin seharusnya menyatukan faksi yang bertikai, bukan menyiram bensin ke dalam api konflik agraria.
Gagal Implementasi Ilmu: Jual Murah Hak Rakyat Rp 250 Ribu?
Ketajaman kritik publik semakin meruncing ketika Bupati menyinggung nilai kompensasi lahan sebesar Rp 250 ribu. Penggunaan diksi yang berantakan dan emosional menunjukkan minimnya kajian akademis dan hukum yang matang sebelum ia berbicara di forum internasional tersebut.
Bagaimana mungkin masa depan sebuah peradaban desa adat hingga tahun 2055 dijaminkan dalam sebuah rapat internal tertutup yang sarat tekanan korporasi?
Di sinilah letak kegagalan fatal Ricky Jauwerissa dalam menerapkan disiplin ilmu pemerintahan. Isu krusial seperti hak ulayat diselesaikan dengan gertakan politis, bukan dengan pendekatan humanis dan berbasis data.
Bola Panas yang Membakar Daerah Sendiri.
Rapat yang semula diagendakan sebagai penyelarasan persepsi justru berubah menjadi panggung eksibisi kekuasaan yang arogan. Sikap ofensif sang Bupati tidak hanya melemparkan bola panas ke tingkat pusat dan investor, tetapi secara sadar telah menanam bom waktu horizontal di tengah masyarakat Kepulauan Tanimbar.
Jika besok terjadi bentrokan fisik antara kelompok masyarakat yang pro-proyek dengan para aktivis yang bertahan membela hak adat, publik tahu persis ke mana telunjuk pertanggungjawaban harus diarahkan: Kepada meja kerja Bupati Ricky Jauwerissa, sang dirigen di balik orkestra adu domba ini.***/TIM
