Banggai Three Fakta News– Kementerian PPN/Bappenas RI bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banggai, menggelar rapat koordinasi dalam meningkatkan implementasi kebijakan penanggulangan bencana berbasis risiko, di Ruang Rapat Pahangkabotan Kantor Bappeda Banggai, Luwuk Selatan, Senin (15/6/2026).
Hadir pula pejabat Bappenas lain, di antaranya, Direktur Tata Ruang Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Dody Virgo Sinaga, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Ika Retna Wulandari, serta pejabat instansi terkait dari Dinas PUPR, BPBD, dan Dinas Perkimtan.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medzrilzam mengatakan, rakor tersebut merupakan upaya Bappenas dalam memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah.
“Tiga hal yang menjadi fokus Bappenas yaitu terkait manajemen data dan informasi kebencanaan, ekosistem peringatan dini dan aksi dini, serta penataan ruang berbasis risiko,” kata Medzrilzam.
Medzrilzam juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai menerapkan pendekatan berbasis risiko (RBPA) dalam perencanaan tata ruang daerah.
Sementara Kepala Bappeda Banggai, Pupung Diliyanto menyampaikan, potensi bencana hidrometeorologi di Banggai yang cukup tinggi menjadi tantangan bagi daerah. Ia memaparkan bahwa Pemkab Banggai telah menargetkan perbaikan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRBI) hingga tenggat RPJMD pada 2029, yang menurutnya hal itu sudah tertuang dalam RPJMD.
“Tahun 2025, IKD Banggai ada di angka 0,39 atau tergolong rendah. Proyeksinya meningkat pada 2029 menjadi 0,51 atau berkategori sedang,” terang Pupung.
Pupung menjelaskan, begitu juga dengan IRBI sebesar 156,37 (rendah) pada 2025 yang ditargetkan menurun menjadi 119,28 (sedang) pada 2029.***/PAR
(Sumber Tim Liputan DKISP Kabupaten Banggai)
