SBB Three Fatkta News-Korupsi dana stunting dan perjalanan dinas tahun anggaran 2025, sebanyak Rp1,3 Miliar, yang diduga dilakuan oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Yeni Rosbayani bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) SBB menjadi viral dan bahan perguncingan publik.
Istri dari Bupati SBB, Ir. Asri Arman, MT., tersebut, diduga kuat kerjasama dengan DPMD denga cara korupsi berjamaah menjalankan aksinya meraup keuntungan pribadi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Sampai hari ini pihak Inspektorat SBB belum melakukan Pemeriksaan Khusus (Pansus), mungkin takut berhubung karena istri dari Bupati SBB.
Pernyataan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten SBB, Abraham Tuhanay, tidak masuk akal atau ngaur tidak tepat alasannya saat ditemui media ini, pada Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 yang dirangkaikan dengan Rakerda PKK ke -3, di Kantor Bupati SBB, Jalan J.F Puttileihalat No 1, Kota Piru, Kabupaten SBB, Provinsi Maluku, Senin, (8/6/2026).
“Semua program di Dinas PMD telah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBB, dan saya menyoroti tupoksi komisi I DPRD,” kata Kadis.
Menurut Kadis, angka Rp1,3 Milyar itu belum seberapa. Lihat kegiatan diatas tadi itu, Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 yang dirangkaikan dengan Rakerda PKK SBB ke-3, biayanya itu kira- kira berapa?.
“Komisi I DPRD itu tugasnya ada meliputi bidang ini, ini dan ini, dia bukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD SBB, Recyson Fredy Pentury S.Sos, pada Jumat (22/5/2026) lalu yang menyatakan, adanya dugaan penyelewengan anggaran APBD yaitu dana stunting dan perjalanan dinas, diduga dilakukan oleh Ketua TP-PKK lewat Dinas PMD dengan nilai Rp1,3 M.
“Anggaran stunting itu, diduga digunakan Ketua TP-PKK SBB untuk perjalanan Dinas, yang menurut Kadis PMD dialihkan ke kegiatan Karang Taruna,” terang Recyson.
Menurut Recyson, nilai uang yang terdapat dalam batang tubuh APBD SBB tahun 2025, sebanyak Rp1.406.391.900, terpakai Rp1.312.996.500. Dana itu peruntukkan terselenggaranya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna, lembaga adat desa/kelurahan dan lembaga masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya.
“Pertanyaannya, kenapa dialihkan itu dana stunting ke Karang Taruna? dan juga perjalanan dinas Ketua TP-PKK keluar daerah untuk heppy-heppy? kan itu APBD khusus untuk dana stunting,” ujarnya.
Memang kata dia, pernyataan dirinya sebagai Ketua Komisi I DPRD SBB, terkait dugaan Korupsi dengan nilai Rp 1,3 M bukan angka yang pasti, namun Kadis PMD bersama Ketua TP-PKK, kan tau mereka dikemanakan uang negara itu semua, dan ia sudah mendapatkan bukti-bukti yang falit, kata Recyson, diruang kerjanya, Kamis (11/6/2026).
Akan tetapi kata dia, dugaan penyelewengan anggaran di Dinas PMD tersebut, harus ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum, karena ada mata anggaran yang telah tertera di batang tubuh APBD SBB tahun 2025 yang hingga saat ini belum jelas peruntukannya.
“Olehnya itu, saya meminta kepada Kadis PMD SBB harus memberikan klarifikasi resmi, kemana penggunaan anggaran senilai Rp1,3 M tersebut,” tegas Recyson,
Recyson menyebut, hal itu dinyatakannya, karena menyangkut dirinya sebagai fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB, sehingga perlu ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku.
“Jangan bermain-main Kadis PMD bersama Yeni Rosbayani Asri terkait dana APBD, itu uang negara, segera buat pertanggungjawabannya, pernyataan Kadis tersebut asal bunyi (asbun) saja dan tidak mempunyai keterangan yang jelas,” ucapnya dengan tegas .
Olehnya Recyson berpesan kepada Inspektorat SBB, agar melakukan Pansus terhadap Kadis PMD, bersama Ketua TP-PKK. Jangan hanya tidur saja di kursimu yang empuk itu, takut ya karena istri Bupati?,” sindirnya.
Apabila Inspektorat tidak mampu atau takut melakukan Pansus terhadap Kadis PMD dan Ketua TP-PKK tambah Recyson, terkait dugaan korupsi dana stunting dan perjalanan dinas Ketua TP-PKK sebanyak Rp1,3 M tersebut, dirinya segera melaporkannya ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) SBB, dengan bukti-bukti yang lengkap dan akurat.
Salah satu tokoh masyarakat SBB yang enggan namanya dipubliskan mengatakan, inilah contoh nyata kebusukan moral di Kabupaten SBB. Seorang Ketua TP-PKK yang seharusnya menjadi panglima pemberdayaan keluarga, justru menjelma menjadi ratu pencitraan sekaligus lintah darat yang menghisap uang rakyat, yang seharusnya untuk stunting, digunakan perjalanan dinas sebanyak Rp1,3 M.
“Seharusnya dana stunting itu menyelamatkan balita dari gizi buruk, diduga dikuras melalui SPPD fiktif dan kegiatan seremonial tanpa akar,” kata tokoh masyarakat SBB itu.
Menurutnya, hal tersebut merupakan, sebuah teater pameran kekuasaan yang sangat lucu. Disatu sisi Ketua TP-PKK berfoto ria dan bersenang-senanh bersama ibu-ibu PKK lainnya, sementara disisi lain ia memerintahkan Kadis PMD dan Karang Taruna menjadi kambing hitam rekayasa anggaran.
“Sangat Ironis, ketika rakyat mulai mendengar gelagat busuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB malah menggelar rapat kerja (raker) dadakan sebuah istilah halus untuk panik tanpa konsep,” imbuhnya.
Perilaku tersebut sambungnya, harus di hentikan, pencitraan adalah topeng, dan topeng harus dirobek. Isteri Bupati SBB yang gemar bergaya tersebut, serta pejabat eselon dengan seenaknya menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yang mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa dasar yang jelas.
“Ini adalah sebuah bahaya laten terhadap demokrasi lokal. Istri Bupati bukan relawan terhadap rakyat bahkan menjadi predator anggaran. Jika dibiarkan selanjutnya bukan hanya stunting yang mati, melainkan seluruh logika tata kelola keuangan daerah,” katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga meminta kepada pihak Kejari SBB dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya jangan kasih ampun terkait kasus dugaan korupsi itu. Tindakan tegas harus dilakukan sekarang bukan menunggu besok rakyat SBB.
“Tidak ada toleransi bagi nyonya-nyonya pencitra yang berani mengorbankan generasi bangsa demi gaya hidup dan ambisi politik keluarga. Rakyat SBB tidak butuh raker dadakan, segera diusut tuntas kasus ini,” tandas tokoh masyarakat tersebut.***/Nicko Kastanja
