Saumlaki Three Fakta New-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Ricky Baumase, melontarkan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar, agar tidak bersikap lunak dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat lokal di tengah masuknya investasi raksasa Proyek Blok Masela, di Kantor DPRD Kepulauan Tanimbar, Kamis (4/6/2026)
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Baumase menegaskan bahwa kesempatan kerja bagi putra-putri Maluku, khususnya masyarakat Tanimbar, harus menjadi prioritas utama dalam seluruh proses perekrutan tenaga kerja proyek strategis tersebut.
“Prioritas anak Maluku, dan lebih khusus anak Tanimbar untuk dipekerjakan di Blok Inpex Masela adalah harga mati dalam bentuk apa pun. Tidak ada tawar-menawar untuk urusan ini!” tegas Baumase.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat, bahwa DPRD tidak ingin masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tengah proyek bernilai triliunan rupiah yang akan beroperasi di wilayah mereka sendiri.
Lebih jauh, Baumase meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar, agar menunjukkan sikap yang tegas dan memiliki posisi tawar yang kuat dalam setiap pembahasan terkait Blok Masela. Menurutnya, kepentingan masyarakat Tanimbar harus ditempatkan di atas segala kepentingan lain.
Olehnya itu, ia menekankan pentingnya kesatuan sikap antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal berbagai manfaat proyek agar benar-benar dirasakan masyarakat setempat.
Selain isu ketenagakerjaan, Baumase juga menyoroti, agar hak-hak masyarakat adat tidak diabaikan. Ia menegaskan bahwa tanah ulayat bukan sekadar aset administratif, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai historis, sosial, dan budaya bagi masyarakat Tanimbar.
Di sisi lain, Baumase turut menyoroti peran Badan Pengelola Inspestasi (BPI) dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Ia meminta seluruh tahapan perekrutan dijalankan secara terbuka, akuntabel, dan menghormati mekanisme kemitraan yang telah dibangun antara pemerintah daerah dan DPRD.
Dalam pandangannya, transparansi menjadi kunci untuk memastikan peluang kerja benar-benar dapat diakses oleh pemuda lokal secara adil dan merata.
“Jangan sampai ada proses yang berjalan di luar mekanisme yang telah disepakati. Semua harus terbuka dan berpihak pada kepentingan masyarakat Tanimbar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap Proyek Blok Masela yang selama ini digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi kawasan. Di saat yang sama, tuntutan agar manfaat investasi tidak hanya dinikmati oleh pihak luar terus menguat dari berbagai elemen masyarakat.
Bagi DPRD, keberhasilan proyek tidak semata diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa besar ruang kerja, peluang usaha, dan perlindungan hak masyarakat adat yang dapat diwujudkan bagi warga Tanimbar.***
