SBB Three Fakta News-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis, guna mempercepat penanganan dua isu krusial daerah, yaitu stunting dan kemiskinan, yang diinisiasi oleh Bupati SBB, Ir Asri Arman MT, di ruang pertemuan utama Kantor Bupati SBB, Jalan J.F Puttileihalat Nomor 1, Kota Piru, Kabupaten SBB, Provinsi Maluku, Selasa, (2/6/2026).
Dalam arahannya, Bupati SBB, Ir Asri.Arman MT menegaskan, bahwa stunting dan kemiskinan merupakan isu strategis yang saling berkaitan penanganannya. Sehingga tidak bisa lagi ego-sektoral, melainkan menuntut kerja kolaboratif dan inovasi program yang nyata di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tantangan Validitas Data dan Multidimensi Masalah, salah satu sorotan utama dalam rakor ini, karena belum adanya validitas data lintas sektor di Kabupaten SBB,” kata Bupati.
Menurutnya, selama ini karena ada ego data antar-OPD yang masih berbeda sehingga kerap menjadi batu sandungan. Padahal tingginya angka kemiskinan berdampak langsung pada kualitas gizi keluarga, terutama ibu hamil dan anak balita.
Bupati menggarisbawahi, bahwa stunting bukan sekadar masalah sektor kesehatan, melainkan persoalan multidimensi yang berkaitan erat dengan sanitasi, pendidikan, pola asuh, serta akses pelayanan dasar.
Selain itu kata dia, di lapangan Pemkab SBB masih dihadapkan pada tantangan nyata seperti keterbatasan air bersih, rendahnya edukasi gizi, kondisi ekonomi, hingga kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat maupun Pemerintah Desa.
“Olehnya itu, rakor ini memberikan ruang khusus bagi OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu untuk memaparkan data cakupan stunting dan kemiskinan saat ini sebagai basis evaluasi,” ujarnya Bupati
Dalam Rakor tersebut, dibahas strategi dan penekanan kebijakan baru segera dilaksanakan, guna mengurai benang kusut tersebut. Sejumlah strategi taktis dan kebijakan baru disepakati diantaranya, sinkronisasi data ekstrem.
Pemkab SBB akan segera melakukan validasi dan sinkronisasi data stunting serta kemiskinan, agar seluruh bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan dasar tepat sasaran kepada keluarga berisiko.
Intervensi Terpadu: Memperkuat
Intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (non-kesehatan seperti air bersih dan bantuan pangan) secara beriringan dilaksanakan, dimana Puskesmas dan Tenaga Kesehatan (Nakes) diwajibkan lebih aktif mengedukasi warga tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Optimalisasi Dana Desa (DD) dan regulasi baru yaitu, peran desa dioptimalkan melalui pemanfaatan DD dan kader posyandu. Secara khusus, Pemkab SBB akan mengimplementasikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu sebagai wadah utama bagi desa untuk menyelesaikan persoalan stunting dan kemiskinan di tingkat tapak.
Terkait investasi generasi masa depan, Bupati meminta agar penanganan stunting dijadikan gerakan bersama secara berkelanjutan, bukan sekadar program seremonial tahunan.
“Seluruh perangkat daerah kini dituntut bekerja berdasarkan target dan indikator yang jelas, disertai sistem evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program di lapangan,” tegas Bupati.
Kolaborasi tersebut lanjut Bupati, nantinya akan diperluas dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta dunia pendidikan. Diharapkan seluruh peserta agar koordinasi dengan pimpinan daerah, untuk menyatukan komitmen demi menurunkan angka stunting dan kemiskinan di Bumi Saka Mese Nusa.
Bupati juga menekankan, bahwa keberhasilan program tersebut, merupakan investasi mutlak demi menyelamatkan masa depan generasi Kabupaten SBB.
“Saya berharap seluruh hasil kesepakatan dalam Rakor ini dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan,” tandas Bupati.
Tampak hadir dalam kegiatan itu, Wakil Bupati (Wabup), Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Ketua TP PKK, pimpinan OPD bersama Sekretaris Dinas dan Kasubag Perencanaan, para Camat, dan Kepala Puskesmas (Kapus) se-Kabupaten SBB.*/Nicko Kastanja.
