Saumlaki Three Fakta News -Wacana pengembangan hilirisasi petrokimia di Pulau Selaru kembali memunculkan perdebatan. Sejumlah kalangan menilai bahwa posisi Pulau Selaru yang berada di wilayah terdepan Indonesia justru menjadikannya lebih strategis sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara dibandingkan sebagai pusat industri petrokimia, Kamis (25/6/2026)
Pandangan tersebut didasarkan pada letak geografis Selaru yang berada di bagian selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berhadapan langsung dengan jalur laut internasional serta kawasan yang relatif dekat dengan Australia. Kondisi ini membuat Selaru memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut sejumlah pemerhati kawasan perbatasan, kehadiran pemerintah pusat di Selaru seharusnya lebih difokuskan pada penguatan fungsi pertahanan, pengawasan wilayah laut, pengamanan perbatasan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung stabilitas keamanan nasional.
“Selaru memiliki nilai geopolitik yang sangat penting. Jika fungsi utamanya adalah sebagai benteng pertahanan negara di wilayah selatan Indonesia, maka kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan aspek keamanan nasional sebagai prioritas utama,” kata salah satu pemerhati pembangunan kawasan perbatasan.
Mereka berpendapat bahwa pembangunan industri petrokimia berskala besar berpotensi mengubah karakter ruang strategis yang selama ini memiliki peran penting dalam sistem pertahanan negara.
Karena itu, setiap rencana investasi dan pembangunan industri perlu dikaji secara mendalam agar tidak mengurangi efektivitas fungsi pertahanan dan pengamanan wilayah.
Untuk itu, penguatan pangkalan pengawasan laut, sarana pertahanan, radar pemantauan, fasilitas pelabuhan strategis, serta konektivitas antarwilayah dinilai lebih mendesak untuk mendukung kepentingan nasional jangka panjang.
Pulau Selaru juga dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan penyangga keamanan maritim Indonesia di bagian selatan, mengingat meningkatnya dinamika geopolitik dan aktivitas pelayaran internasional di kawasan tersebut.
Oleh karena itu, sejumlah pihak mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru memaksakan pembangunan hilirisasi petrokimia di Selaru tanpa terlebih dahulu menetapkan arah pemanfaatan pulau tersebut dalam kerangka kepentingan strategis nasional.
Menurut mereka, apabila kajian negara menunjukkan bahwa Selaru memiliki fungsi utama sebagai benteng pertahanan Republik Indonesia, maka kebijakan pembangunan harus menempatkan aspek kedaulatan, keamanan, dan pertahanan sebagai prioritas di atas kepentingan ekonomi sektoral.
Dengan posisi geografis yang unik dan strategis, Pulau Selaru dinilai bukan sekadar aset daerah, melainkan aset strategis nasional yang perannya dapat menentukan kekuatan Indonesia dalam menjaga wilayah perbatasan dan kedaulatan negara di kawasan selatan Nusantara.***/TIM
