Banggai Three Fakta News-Bupati Banggai Ir. H. Amirudin, S.P., M.M., M.P., membuka rapat persiapan tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tahun anggaran 2026, yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, di ruang rapat umum Kantor Bupati Banggai, Senin (8/6/2026)
Tujuan rapat tersebut, untuk menyusun langkah-langkah teknis dan administratif untuk mempercepat pelaksanaan program reforma agraria di wilayah Kabupaten Banggai.
Dalam sambunnya, Bupati Banggai menyampaikan, apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dan semua pihak yang telah menginisiasi serta mempersiapkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya bersama dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Banggai.
“Reforma agraria merupakan program strategis yang bertujuan menciptakan pemerataan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan,” kata Bupati.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya fokus pada legalisasi aset tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan akses terhadap sumber-sumber ekonomi berbasis tanah.
“Pelaksanaan reforma agraria harus berjalan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan sehingga manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat kecil, agar setiap langkah pelaksanaan didukung data yang akurat dan proses yang transparan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Banggai mengingatkan, bahwa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi program tersebut.
“Pemerintah daerah diminta memastikan pelaksanaan berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui tim Gugus Tugas Reforma Agraria kata Bupati, berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergi dalam mengidentifikasi permasalahan pertanahan dan menyusun strategi penyelesaian konflik agraria. Sinergi tersebut diperlukan agar hambatan di lapangan dapat segera ditangani.
Bupati menekankan, pentingnya optimalisasi pemerataan tanah yang menjadi objek reforma agraria dan pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang berkeadilan. Pendekatan yang menghubungkan legalisasi tanah dengan peluang ekonomi dinilai perlu agar manfaat reforma agraria lebih menyentuh masyarakat.
Rapat dilanjutkan dengan pembahasan alokasi sasaran, jadwal kegiatan teknis, serta pembagian tugas antar instansi. Semua pihak yang hadir sepakat untuk memperkuat koordinasi demi kelancaran pelaksanaan reforma agraria Tahun Anggaran 2026.***/PAR
(Sumber Tim Liputan DKISP Kabupaten Banggai)
