Ambon Three Fakta News-Dukungan terhadap langkah diplomasi internasional Presiden RI terus menguat. Kader Partai Golkar sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah, Hasan Alkatiri, menyebut berbagai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto merupakan instrumen strategis untuk menarik investasi, memperluas kerja sama ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Hasan kepada media, Kamis (4/6/2026). Menurutnya, setiap agenda luar negeri yang dijalankan Presiden memiliki tujuan konkret dan diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan ekonomi global.
Hasan menegaskan bahwa komunikasi yang dibangun dengan negara-negara maju bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan upaya membuka akses terhadap sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus memahami bahwa Presiden melakukan komunikasi dengan negara-negara maju untuk memperkuat sumber-sumber ekonomi nasional. Tidak ada kunjungan yang dilakukan tanpa tujuan karena setiap pertemuan diharapkan menghasilkan manfaat bagi negara,” ujar Hasan.
Ia mencontohkan kunjungan Presiden ke Jepang yang dinilai membuka peluang investasi signifikan bagi Indonesia. Sejumlah kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, kata dia, mulai menunjukkan perkembangan positif dan bergerak menuju tahap implementasi.
Menurut Hasan, masuknya investasi baru akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing nasional di berbagai sektor strategis.
“Dampaknya sangat positif bagi perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu kami mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan Presiden,” katanya.
Lebih jauh, Hasan menilai partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat arah dan tujuan kebijakan pemerintah secara objektif. Pemahaman yang utuh, menurutnya, penting agar publik dapat melihat manfaat jangka panjang dari setiap kebijakan strategis yang diambil negara.
Selain aspek ekonomi, Hasan juga mengapresiasi komitmen Presiden dalam mendorong penegakan hukum, termasuk terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menilai konsistensi pemerintah dalam mendukung proses hukum merupakan sinyal bahwa tata kelola pemerintahan dan perusahaan negara terus diarahkan menuju standar yang lebih bersih dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi sikap Presiden yang tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika terdapat indikasi pelanggaran atau penyimpangan yang merugikan negara, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Hasan menambahkan, penegakan hukum yang konsisten tidak hanya penting untuk menjaga keuangan negara, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berintegritas,” ujarnya.
Pada bagian akhir, Hasan mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan mandat pemerintahan. Ia meyakini berbagai langkah yang sedang ditempuh pemerintah akan memberikan dampak nyata apabila dijalankan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
Dukungan terhadap diplomasi ekonomi dan komitmen terhadap penegakan hukum dinilai menjadi dua faktor penting yang akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam memperkuat pertumbuhan, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Jurnalis Tamu: (Erol)
